Berita Terkini

Painan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2025 serta penyusunan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (27/01/2026) dan diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten Pesisir Selatan dari ruang rapat kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Forum diskusi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman seluruh jajaran KPU terhadap arah kebijakan dan sistem kinerja lembaga ke depan. Dalam FDT tersebut, peserta membahas secara mendalam keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran capaian, serta penyusunan indikator yang selaras dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyusun LKjIP yang lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas. Selain itu, perumusan Cascading Kinerja dan IKU yang terstruktur juga diharapkan dapat mencerminkan tugas, fungsi, serta target kinerja KPU secara berjenjang dan terukur. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan bahwa kegiatan FDT ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. “Dengan adanya forum ini, kami semakin memahami arah kebijakan kinerja KPU ke depan sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja lembaga secara berkelanjutan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, demokratis, dan terpercaya.

Painan – Sebanyak sepuluh orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Kamis, 22 Januari 2026. Pelantikan ini diikuti oleh jajaran pejabat fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara nasional, kegiatan pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, baik secara langsung maupun daring. Pelantikan dilaksanakan serentak di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  

Painan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Persiapan Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik, Bendahara, serta Operator SAKTI Modul Pelaporan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat persiapan ini dilaksanakan sebagai langkah mitigasi risiko terhadap potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan KPU Tahun 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, kesiapan dokumen yang optimal, serta koordinasi yang solid antarunit kerja dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan.

Painan – Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka koordinasi dan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU dalam menyampaikan ketentuan terbaru terkait mekanisme PAW sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, KPU menjelaskan secara komprehensif tahapan, prosedur, serta peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan PAW anggota DPRD. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, khususnya antara KPU dan DPRD. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Darmansyah, Anggota DPRD Syafril Saputra, Ketua KPU Aswandi, Anggota KPU Dede Desmana dan Ruswandi Rinaldo, serta Sekretaris KPU Afnel Suryasman bersama kasubbag dan staf KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Penyesuaian Perjanjian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring, Senin (5/1/2026) pukul 14.00 WIB melalui Zoom Meeting. Rapat ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam menyelaraskan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025 agar sejalan dengan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU 2025–2029. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU di tingkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap target kinerja kelembagaan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja sesuai arahan KPU RI. Penyesuaian ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi serta penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan adanya keselarasan antara perencanaan strategis dan perjanjian kinerja, KPU Kabupaten Pesisir Selatan optimistis dapat memberikan pelayanan kepemiluan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Painan - KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam rangka meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI, Selasa (30/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Plh Sekretaris, Kasubbag, serta staf terkait. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan bertanggung jawab.